Pulang pisau-Metrotalenta.online/Pekerjaan pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih dan Sambungan Rumah (SR) di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah,14/09/2026)
Kembali mendapat sorotan Media Metrotalenta menerima laporan dari awak media Global InvestigasiNews terkait pekerjaan di lapangan, khususnya mengenai penebangan pohon pada jalur pekerjaan pipa serta pemasangan jaringan menuju kawasan perumahan atau BTN.
Menindaklanjuti laporan tersebut, media melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor untuk mengetahui dasar pelaksanaan pekerjaan dan memastikan kesesuaiannya dengan kontrak, gambar kerja, RAB/BOQ, spesifikasi teknis serta ketentuan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak kontraktor memberikan jawaban singkat.
“Semua yang kami kerjakan sudah koordinasi sama Dinas PU,”Ujarnya pihak kontraktor.
Pernyataan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan media.
Sebab, jika benar seluruh pekerjaan sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU, maka masyarakat berhak mengetahui bentuk koordinasi tersebut, siapa yang memberikan arahan, kapan koordinasi dilakukan, serta apa dasar administrasinya.
Pengawasan Dinas Dipertanyakan
Sorotan kini bukan hanya tertuju kepada kontraktor, tetapi juga kepada fungsi pengawasan dinas terkait.
Di mana pengawasan ketika pekerjaan tersebut berlangsung di lapangan?
Apakah penebangan pohon telah diketahui pengawas? Apakah jalur pipa menuju BTN sesuai dengan gambar kerja? Apakah volume dan lokasi pekerjaan telah diverifikasi?
Jika terdapat perubahan dari perencanaan awal, apakah sudah ada gambar revisi, instruksi kerja, berita acara atau addendum?
Pertanyaan tersebut penting karena pengawasan proyek pemerintah seharusnya tidak hanya dilakukan melalui laporan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan kontrak.
Jangan Hanya Dijawab “Sudah Koordinasi”
Kalimat “sudah koordinasi sama Dinas PU” justru membuka pertanyaan lebih besar.
Koordinasi dengan siapa? Kapan? Apa yang dikoordinasikan?
Apakah ada instruksi resmi? Dan mana dokumennya?
Jika penebangan pohon memang diperbolehkan karena kebutuhan teknis pekerjaan, tentu dasar dan prosedurnya perlu dijelaskan.
Begitu pula pemasangan jalur pipa menuju BTN. Jika merupakan bagian dari kontrak, harus jelas dalam dokumen perencanaan. Jika merupakan perubahan, harus ada dasar perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Pengawasan Hanya Formalitas
Media mempertanyakan apakah pengawasan proyek sudah dilakukan secara maksimal.
Jangan sampai pekerjaan berjalan, sementara pengawasan hanya muncul dalam bentuk laporan di atas kertas.
Sebab, apabila pengawasan dilakukan secara serius, maka setiap perubahan pekerjaan, penebangan pohon, pemasangan jalur baru, hingga volume pekerjaan semestinya dapat diketahui dan diverifikasi.
Media tidak menuduh Dinas PUPR sengaja menutup mata. Namun, jika pengawasan memang berjalan maksimal, publik tentu meminta penjelasan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan.Pulang Pisau Ingin Maju
Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah yang terus berupaya membangun dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat tentu ingin melihat daerah ini maju, berkembang dan memiliki infrastruktur yang benar-benar memberikan manfaat.
Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara serius, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Daerah tidak akan maju jika pembangunan hanya mengejar selesai secara fisik, tetapi pengawasan dan administrasinya lemah.
Kontraktor harus bekerja sesuai kontrak. Pengawas harus benar-benar mengawasi.
Dinas terkait harus memastikan pekerjaan sesuai perencanaan, spesifikasi dan aturan.
Tujuh Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Untuk memperjelas persoalan tersebut, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab pihak terkait,”Tutupnya
Perwarta:Saprudin
