Senin, Juli 22, 2024

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Dan Fakta Integritas Antara Kepala Perangkat Daerah Dengan Pejabat Bupati Pulang Pisau

More articles

pulang pisau-metrotalenta.online-pj bupati Nunu Andriani hadiri acara penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas seluruh kepala perangkat daerah di pulang pisau tahun 2024,bertempat di Aula Banama Tingang,kabupaten pulang pisau,kalimantan tengah,(29/10/2024).

“Dihadiri sekretaris daerah kabupaten pulang pisau,staf ahli bupati,asisten sekretaris daerah kabupaten pulang pisau,kepala perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten pulang pisau,pejabat administrator di lingkup pemerintah kabupaten pulang pisau,sehingga dalam rangka penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2024.

Peraturan presidin nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintan,perjanjian kenerja juga sebagai dasar penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP)perjanjian ini merupakan lembar dokomen yang berisi penugasan dan komitmen penerima dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kenerja yang terukur berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia,harapan agar bapak dan ibu bisa memilah antara kerja dan kinerja serta apa yang dihasilkan dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah disediakan terukur dan dapat dipertanggung jawab.

Awal tahun 2024 merupakan periode yang tepat,iklim yang baik bagi seluruh perangkat daerah memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.semangat ini hendaknya terus dilandasi jiwa dan niat baik kita semua untuk membangun kabupaten pulang pisau dengan mengedepankan core value asn berakhlak yaitu berorientasi pelayanan,akuntabel,kompeten,harmonis,loyal,adaptif dan kolaboratif.ujar Nunu Andriani.

‘Perjanjian kinerja, merupakan komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan pelayanan publik disertai indikator dan target kinerja tahunan, dengan prinsip dan tujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas aparatur.adapun tujuan perjanjian kinerja yaitu,menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur dan penilaian pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi.ujarnya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kerja dan kinerja pemerintahan selalu disorot dan dinilai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, stigma tentang baik dan buruknya pemerintahan sangat bergantung pada peran aparat pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat,sesuai aturan yang berlaku kemudian mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang tertuang dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan salah satu tahapan atau merupakan tahapan awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).perjanjian ini merupakan lembar dokumen yang berisi penugasan dan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.jelas Nunu Andriani

Menghadapi penyelenggaraan tugas-tugas di tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan selaku penjabat bupati pulang pisau,sebagai berikut,momentum pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun ini, hendaknya dijadikan landasan berpijak dan perilaku aparatur pemerintah yang terpanggil untuk melayani dan bukan dilayani.kepada seluruh kepala perangkat daerah dan seluruh camat,kepala bagian dan kepala bidang, agar semakin mengedepankan etos kerja yakni kerja keras,kerja cerdas,kerja tuntas serta loyalitas tinggi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan,pembanguna serta pengelolaan administrasi keuangan yang semakin baik.sikapi secara responsif berbagai kritik dari masyarakat dengan melakukan pelayanan yang makin cepat,makin mudah dan makin baik.setelah dilaksanakannya penetapan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah ini,

“Harus ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat pejabat administrator serta sampai ke tingkat individu yang akan dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai untuk lingkup perangkat daerah masing-masing.sebagaimana yang telah kita jalani di tahun 2023, bahwa kita telah beradaptasi dengan aplikasi e-kinerja dari badan kepegawaian negara,dan harus diperhatikan bahwa rencana hasil kegiatan (RHK) e-kinerja BKN tahun 2024 disesuaikan dengan indikator kinerja pada perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dan renstra tahun 2024.atas dasar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten pulang pisau.

‘Bisa memilah antara kerja dan kinerja. apa yang dihasilkan dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah disediakan secara terukur dan dapat dipertanggung jawabkan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. semoga memberikan kemudahan jalan untuk membangun kabupaten pulang pisau menuju kesejahteraan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik untuk kita sekalian.”tutupnya.
(SAPRUDIN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

iklan

iklan

Latest