JAKARTA,Metrotalenta.online — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau ekstrem 2026. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem irigasi, percepatan serapan anggaran, serta penyelarasan program dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (20/4/2026). Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly hadir dalam forum itu didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani.
Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan, terutama melalui penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data usulan program mitigasi yang terverifikasi, mulai dari perbaikan jaringan irigasi hingga percepatan masa tanam. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan potensi gagal panen di tengah ancaman kemarau panjang.
Seusai kegiatan, Ahmad Fadly menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Bahkan, daerah dengan serapan baik diberi peluang untuk mengajukan tambahan anggaran.
“Penekanan dari Menteri jelas, serapan anggaran harus dipercepat. Bagi daerah yang sudah optimal, dipersilakan mengajukan tambahan untuk memperkuat langkah antisipasi kemarau,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu strategi utama yang didorong pemerintah pusat adalah penerapan irigasi pompanisasi, yakni mengalirkan air dari sungai atau sumber lain ke lahan pertanian. Upaya ini dinilai efektif untuk menjaga ketersediaan air di tengah curah hujan yang minim.
Menurut Ahmad Fadly, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Pemerintah pusat, kata dia, berkomitmen mendukung daerah melalui penguatan anggaran sektor pertanian.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar Sri Mulyani menyebut pihaknya telah lebih dulu menindaklanjuti arahan tersebut. Sejumlah usulan program telah diajukan melalui sistem Kementerian Pertanian, mencakup pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dam parit, hingga irigasi perpompaan dan perpipaan.
Untuk tahun anggaran 2026, Tanah Datar memperoleh alokasi dana pemulihan pascabencana 2025 sebesar Rp9 miliar. Dana itu digunakan untuk operasi dan pemeliharaan 20 unit jaringan irigasi tersier, rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana seluas 60 hektare, serta optimalisasi lahan seluas 180 hektare yang kini dalam tahap konstruksi.
Selain itu, terdapat alokasi sekitar Rp27 miliar untuk tujuh program sektor pertanian di luar pemulihan bencana. Program tersebut meliputi pembangunan konservasi air, pengembangan irigasi, optimalisasi lahan sawah nonrawa, serta bantuan benih padi dan jagung.
Secara keseluruhan, total dana APBN yang mengalir ke sektor pertanian di Tanah Datar pada 2026 mencapai sekitar Rp36 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dan dilaksanakan secara swakelola.
Sri Mulyani menegaskan, dukungan anggaran tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim. (hp)
