Pulang pisau,metrotalenta.online–Rapat Paripurna Ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023,pembahasan Rapat paripurna Ke 3 masa persidangan I Tahun sidang 2023 diantaranya penyampaiyan LKPJ bupati pulang pisau Tahun anggaran TA 2022.pembentukan pansus LKPJ bupati pulang pisau TA.2022.
Pidato pengantar Raperda tentang perubahan perda No 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kabupaten pulang pisau,sekretaris Daerah kabupaten pulang pisau Tony Harisinta menghadiri Rapat paripurna Ke 3 masa persedangan 1 Tahun sidang 2023 yang dilaksanakan di ruang Rapat paripurna DPRD.pulang pisau kalimantan tengah.10/04/2023)
Turut hadir kegiatan rapat tersebut ketua DPRD kabupaten pulang pisau,wakil ketua DORD pulang pisau,beserta anggota DPRD pulang pisau,unsur Forkopimda pulang pisau,staf Ahli Bupati,Asisten sekretariat Daerah kabupaten pulang pisau,dan para kepala OPD Lingkungan pemerintah kabupaten pulang pisau.
Poin pidato pengantar bupati pulang pisau Pudjirustaty narang yang disampaikan melalui Sekda Tony Harisinta mengatakan berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kepala Daerah diharuskan menyampaikan Laporan keuangan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap tahunnya.
Yang kami sampaikan sebagai wujud tanggungjawab terhadap amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah Daerah,sehingga apa yang kami sampaikan merupakan gambaran muatan dan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemkab pulang pisau dalam satu tahun anggaran,yakni pada tahun 2022 lalu, ujar sekda Tony Harisinta.
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut,lanjut sekda,telah disampaikan berbagai laporan keterangan terakhir kepada daerah periode 2018-2023.di tahun 2023 ini merupakan tahun ke-3 bagi kepala daerah yakni Bupati pulang pisau Pudjirustaty narang memimpin daerah dan merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan kepala daetah masa jabatan 2018-2023.
Sebagai visi dan misi kepala daerah di masa jabatan tersebut. kebijakan umum pembangunan telah dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka nenengah daerah atau RPJMD, dimana difokuskan pada urusan wajib pelayanan dan urusan bulan pelayanan dasar,urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Unsur visi, Yaitu, Inovatif Maju, Berkeadilan Sejahtera.
1,INOVATIF,diperolehnya opini tertingi dari badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten pulang pisau berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan WTP tersebut adalah yang ke-17 yang diperoleh.
2.maju
Terwujudnya masyarakat kabupaten pulang pisau yang berkualitas,produktivitas pembangunan yang semakin meningkat,berusaha tidak tertinggal dan sejajar dengan daerah lainya, hal ini terukur dengan pencapaian indeks pembagunan manusia (IPM) kabupaten pulang pisau tahun 2022 sebesar 69,01 persen adanya kenaikan dari tahun 2021 yang hanya sebesar 68,53 persen.
3.berkeadilan.
Terwujudnya masyarakat kabupaten pulang pisau yang relatif merata dan nyata menikmati hasil-hasil pembangunan.menerima pelayanan dan memperoleh pemberdayaan dari pemerintah baik secara teritorial, proporsional dan kontekstual, dengan terukurnya gini rasio (KETIMPANGAN PENDAPATAN) pada tahun 2022 sebesar 0,29 persen,yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten pulang pisau.
4.SEJAHTERA
Terwujudnya masyarakat kabupaten pulang pisau yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara proporsional dan kontekstual. Dengan menengkatkannya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,69 persen,jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,24 persen.
Terhadap capaian indikator tersebut tentu tidak lepas dari upaya perengkat daerah bekerja dan upaya kita bersama,walaupun dihadapkan dengan adanya resesi dlobal yang berdampak inflasi barang dan jasa di indonesia tetapi itu semua tidak mengurangi kelancaran dan keberhasilan yang dicapai,” ujarnya,
Selanjutnya disampaikan terkait kebijakan umum keuangan daerah berfokus pada.
1. Prioritas pelaksanaan urusan wajib pelayanan sosial dasar juga bukan pelayanan sosial dasar, urusan pilihan,peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertunbuhan ekonomi, pariwisata dan upaya pengentasan kemiskinan untuk tunjangan semua ASN di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pulang pisau untuk membiayai urusan yang bersifat mandatory,dan upaya pengendalian inflasi daerah dan mendukung upaya pengendalian inflasi Nasional sebagai dari upaya mengurangi dampak resesi global terhadap indonesia.
Kemudian adalah laporan keuangan daerah tahun2022 yang saat ini masih dalam proses audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sehingga data yang Disajikan ini merupakan laporan keuangan yang un AUDITED.
Untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar RP, 993,057,044,186,09 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta empat puluh empat ribu seratus delapsn puluh enam rupiah) berhasil direalisasikan mencapai 108,05 # atau sebesar RP 1,073,025,872,774,18 (satu trilyun puluh tiga milyar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh pulub empat koma delapan belas rupiah).
Belanja daerah ditargetkan sebesar RP.1,114,294,605,720,99.(satu Trilyun seratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh koma sembilan puluh sembila rupiah) dengan realisasi keuangan mencapai 90,89 & atau sebesar RP. 1.038,194,176,598,82 (satu trilyun tiga puluh
Dalam kesempatan inj kami juga menyampaikan bahwa penataan perangkat daerah adalah kebijakan pemerintah dalam menata kembali tataan birokrasi dalam jajaran pemerintah daerah sebagai upaya mengantisipasi berbagai dinamika yang berkembang.
Penataan dilakukan dengan tujuan untuk mepermudah pekerjaan yang serumpun. penataan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah,jumlah penduduk,kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintah melaui penataan organisasi tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif efisien,”tutupnya(SAPRUDIN)
