Tanah Datar,Metrotalenta.online — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperkuat kapasitas aparatur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Kamis (7/5), dan diikuti Pengguna Anggaran (PA) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Datar, Ten Fery, mengatakan pengadaan barang dan jasa menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pembangunan daerah. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut memahami regulasi dan tata kelola pengadaan secara baik.
“Kalau proses pengadaan barang dan jasa tidak berjalan, tentu pembangunan juga tidak akan berjalan,” kata Ten Fery saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sejumlah persoalan yang masih ditemukan di antaranya kesalahan penyusunan kontrak, perhitungan denda keterlambatan, hingga lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak.
Karena itu, ia berharap bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kapasitas sekaligus profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas.
“Melalui kegiatan ini kami berharap peserta dapat memahami regulasi dengan lebih baik sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Cerry, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dinilai serius memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut dia, peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum maupun administrasi.
Ia menilai komitmen tersebut terlihat dari pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pejabat pengadaan mulai dari PA, KPA hingga PPK.
“Kami melihat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar cukup serius dalam percepatan pengadaan barang dan jasa. Daerah bergerak cepat menyiapkan SDM yang memahami proses PBJ dengan baik,” kata Cerry.
Selain itu, Cerry juga menyoroti mulai diterapkannya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, teknologi AI dapat membantu aparatur dalam memahami regulasi hingga menyusun dokumen pengadaan dan kontrak kerja secara lebih cepat dan efisien.
“AI dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses kerja, terutama dalam penyusunan dokumen pengadaan serta perancangan kontrak,” ujarnya. (hp)
