Pasaman,metrotalenta.online—-Bawaslu Kabupaten Pasaman mengadakan rapat koordinasi (rakor) pada Rabu, 25 September 2024, di Aula Flom Mitra. Rapat ini bertema persamaan persepsi sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, serta memperkuat pemahaman pengawas pemilihan di tingkat kecamatan menjelang pemilihan kepala daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengawas pemilihan kecamatan se-Kabupaten Pasaman, serta perwakilan dari Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan. Tujuan utama dari rapat ini adalah menyatukan persepsi dalam penegakan hukum agar penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara efektif.
Narasumber dalam kegiatan ini termasuk Aidil Aulya, seorang pegiat pemilu dan akademisi; Muhammad Taufik, anggota tim pemeriksa daerah DKPP RI 2022-2024 sekaligus dosen sosiologi hukum di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang; serta Zaini Afandi dari Bawaslu Pasaman.
Aidil Aulya menyoroti tingginya biaya politik yang terjadi sebelum kampanye dimulai, yang membuat pemilu rawan pelanggaran.
“Belum mulai kampanye, sudah banyak uang yang dikeluarkan. Apalagi suadah masuk masa kampanye, oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Gakkumdu, yang terdiri dari berbagai instansi harus satu persepsi. Sering kali tidak sependapat dalam menanggapi temuan pelanggaran, sehingga menyulitkan langkah penanganan selanjutnya.
Muhammad Taufik menambahkan bahwa peralihan kekuasaan dalam konteks pilkada harus dilakukan secara damai, dan hal ini memerlukan persiapan seluruh perangkat aturan hukum, administrasi, dan teknis.
Ia mengingatkan bahwa perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali sarat dengan konflik akibat ambisi dan kepentingan pribadi.
“Penting untuk memetakan siapa yang paling berambisi, karena mereka adalah yang paling rawan melanggar hukum. Ketidakpuasan terhadap sistem dan kurangnya pengawasan juga dapat memperburuk situasi,” kata Taufik.
Dengan fokus pada penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan pengawasan, Bawalu Pasaman berharap dapat menciptakan pemilihan kepala daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa pelanggaran pemilu dapat ditangani dengan baik dan adil, demi menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Pasaman.(jet)
