Bukittinggi,Metrotalenta.online–Kota Bukittinggi akan menjadi kota Pendidikan menjadi salah satu sektor yang utama mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Sejumlah kebijakan dilakukan dengan berbagai pendekatan, untuk dapat meringankan beban warganya dalam melanjutkan pendidikan anak anaknya di bidang pendidikan, mulai dari memberikan subsidi uang komite, tunjangan bagi guru non PNS, serta menjadikan agama dan budaya sebagai muatan lokal dan melakukan sejumlah kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
Pemko Bukittinggi mengganggarkan dana sebesar Rp 13,5 milyar melalui APBD untuk membantu iuran komite pelajar SMA sederajat baik negeri maupun swasta, serta digunakan sebagai honor guru non PNS.
Melalui anggaran itu sudah membayarkan uang komite bagi 5.695 pelajar SMA dan SLB sekota Bukittinggi dan juga 517 guru non PNS mendapatkan insentif dan THR.
Selain membebaskan biaya komite dan insentif bagi guru non PNS. Untuk memastikan generasi muda terutama pelajar tingkat SD dan SMP memiliki basis nilai agama dan budaya, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui dinas pendidikan juga memasukan pelajaran agama dan budaya dalam materi Muatan Lokal dengan lima materi, diantaranya Budaya Alam Minangkabau, Aqidah Akhlak, Fiqh, Bahasa Arab dan sejarah Islam,” kata H.Erman Safar.
Untuk memastikan bahwa materi dalam muatan lokal dapat disampaikan dan diterima dengan baik, Pemko Bukittinggi berkolaborasi dengan sejumlah pihak mulai dari Niniak Mamak dan pemuka agama. Penambahan lima muatan lokal ini diberikan untuk membekali generasi muda dengan nilai adat dan agama. Serta ditujukan untuk melestarikan kearifan lokal, yang tentunya akan bermanfaat pada diri peserta didik dalam menghadapi masa depan.
Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Bukittinggi mendapatkan penghargaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penghargaan ini diberikan kepada Pemko Bukittinggi sebagaiu Pemerintah Daerah yang telah meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas melalui implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. ( Zlk )*
