Metrotalenta.online—-Banyaknya terjadi kasus eksekusi hukuman mati terhadap para pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi merupakan sebuah tamparan keras bagi Pemerintah RI. Hal itu terungkap dari pengakuan Kementerian Luar Negeri RI dimana terkait kesulitan mereka bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi,
Sementara itu pemerintah RI menanggung kewajiban moral dan hukum terhadap perlindungan warga negara Indonesia di manapun mereka berada.
Hal itu menjadikan publik jadi bertanya–tanya, sanggupkah pemerintah serius atas isu perlindungan TKI? Pertanyaan itu muncul karena ada puluhan dan mungkin ratusan tenaga kerja asal Indonesia yang menghadapi masalah hukum di luar negeri, tetapi tidak memperoleh perlindungan sepantasnya dari pemerintah RI.
Semua pihak pasti sepakat, perlindungan itu bukan berarti melindungi tindak pidana yang dituduhkan atau dinyatakan terbukti dilakukan TKI, tetapi perlindungan terhadap hak hukum dan pelayanan hukum oleh pemerintah. Persoalan ini juga bisa melebar.
Perkembangan situasi global ketika mobilitas antarnegara makin dimudahkan dengan perkembangan komunikasi dan transportasi berdampak pada peningkatan pesat migrasi atau mobilitas warga di berbagai belahan dunia, termasuk di dalamnya mobilitas terkait ketenagakerjaan. Lapangan kerja yang makin sulit di dalam negeri juga ikut mendorong makin banyak tenaga kerja Indonesia bermigrasi mencari pekerjaan.
Repotnya, hampir semuanya adalah pekerja nonformal. Kualitas sumber daya manusia di sektor itu cenderung rendah sehingga kemungkinan terjadi masalah di negara asing juga makin besar. Dari sisi komunikasi saja, sudah jelas tenaga kerja Indonesia di sektor nonformal sebetulnya belum layak ditempatkan di negara asing.
Hanya berbekal keberanian, atau kenekatan mencari penghasilan, dengan kemampuan bahasa serta keterampilan minimal, jutaan warga mengadu nasib di negara asing. Ini jelas problem. Perlindungan tenaga kerja seharusnya berubah ke paradigma yang holistik.(SR)
