Padang,metrotalenta.online—-Wali Kota Padang, Fadly Amran, memaparkan kondisi kerusakan Kota Padang akibat bencana hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025).
Rakor strategis tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menyebutkan bahwa berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, estimasi kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang mencapai sekitar Rp5,5 triliun.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan anggaran ini dipicu oleh masuknya program pengelolaan sumber daya air, seperti pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai sebagai upaya mitigasi bencana berkelanjutan.
“Berdasarkan hasil diskusi bersama para tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian tercatat sekitar Rp5,5 triliun. Rinciannya, sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, sektor ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, serta lintas sektor sekitar Rp140 miliar,” ujar Fadly Amran.
Ia juga mengungkapkan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode November 2025 hingga Januari 2026 berdampak pada sekitar 67.563 jiwa. Kerusakan rumah warga tercatat sebanyak 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Selain perumahan, kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur vital, di antaranya 31 unit rumah dinas, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, dan 22 bendungan. Kerusakan juga meliputi lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jaringan irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta sektor pertanian dan perikanan.
Terkait pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengusulkan lokasi pembangunan di kawasan Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, meningkat dari sebelumnya sekitar 500 unit. Tambahan 300 unit ini merupakan rumah warga yang harus direlokasi dari kawasan bantaran sungai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. BNPB siap mendukung dan mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak hingga ke kementerian terkait,” tutupnya.
