Sawahlunto, metrotalenta.online—-PJ Walikota Sawahlunto, Fauzan Hasan Ingatkan ASN, tenaga P3K Dan Honorer di jajaran Pemko Sawahlunto untuk tidak terlibat politik praktis pada Pemilu Serentak 2024 yang tahapannya sudah berlangsung saat ini.
Hal ini disampaikanya menanggapi kata pengantar dari Kepala BAWASLU Kota Sawahlunto dalam acara Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif yang digelar oléh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, bertempat di komplek Taman Makam Pahlawan Muhammad Yamin kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Selasa (10/9).
Sebelumnya, Ketua Bawaslu kota Sawahlunto, Junaidi Hartoni menypaikan dalam pengantarnya bahwa dalam tahapan Pemilu serentak ini sudah ada běběrapa laporan masyarakat kepada pihaknya terkait dengan dugaan politik uang dan sikap netralitas ASN.
Oleh sebab itu pihak BAWASLU berharap agar seluruh komponen masyarakat dapat berperanserta aktif dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada ini.
“Undang – Undang dan Aturan terkait Pengawasan ini sudah ada disertai tindakan atau sangsi bagi yang melanggar namun untuk pelaksanaanya diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak agar Pemilu mendatang dapat berjalan sesuai aturan dan Undang Undang tersebut agar Pemilu berlangsung Aman dan Damai melalui Pengawasan Partisipatif yang merupakan perpanjangan tangan dari BAWASLU’
“jika terlihat adanya tindakan pelanggaran mohon dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti” kata Junaidi.
Menanggapi pengantar dari ketua BAWASLU, Pj. Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan mengingatkan seluruh ASN, P3K dan tenaga honorer di jajaran Pemko Sawahlunto untuk tidak terlibat politik praktis.
Fauzan mengungkapkan bahwa saat ini terlihat běběrapa oknum ASN, P3K ataupun Tenaga Honorer yang membuat status aneh – aneh di media sosial meskipun tidak secara terang terangan namun postingan itu dapat diartikan khalayak umum sebagai bentuk dukungan pada salah satu pasangan calon.
“Saya menghimbau pada seluruh ASN, P3K ataupun tenaga honorer untuk tidak melakukan hal yang bisa diartikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Pemilu seperti foto dengan salah satu Paslon ataupun postingan kata kata yang menyiratkan keberpihakan dan bentuk lainnya.
“Saya tidak ingin ada ASN atau tenaga P3K dan tenaga Honorer di jajaran Pemko yang tersangkut dugaan pelanggaran dan dilaporkan ke BAWASLU,” tegasnya.
Koordiv pencegahan partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Kadafi yang hadir bersama rombongan untuk membuka secara resmi deklarasi koung partisipatif menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala 2024, agar berjalan dengan aman , tertib dan damai.
“Deklarasi kampung pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk memberi akses bagi masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu,” kata Khadafi.
lebih jauh ia menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif diharapkan dapat menekan sěgala bentuk tindakan ataupun perbuatan yang berpotensi sebagai pelanggaran pemilu seperti Politik Uang, Hoax dan Politik isu Suku, Agama dan Ras.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi bersama dan dilanjutkan dengan pemukulan Gong oleh Muhamad Kadafi, diakhiri dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh peserta dan tamu undangan.
*marjafri
