Pulang pisau,metrotalenta.online–koordinator Dayak Bersatu,Ingkit djaper menghadiri rapat usulan dalam pendataan tenaga Non-ASN oleh badan kepegawaian di ruangan BKPP,kabupaten pulang pisau kalimantan tengah,28/08/2023)
Bahwa pengajuan untuk P3K pegawai dengan perjanjian kontrak itu untuk Kabupaten pulang pisau untuk Penyuluh Pertanian THL nya itu ada diskriminasi dalam karena disini mereka untuk menjadi honorer di sebagai penyuluh pertananiaan ini tidak ujuk-ujuk begitu tapi melalui tes rangkaian tes dan menyisikan beberapa orang,banyak yang tidak lulus dan kerja mereka itu ada yang 11 tahun ada juga yang 3 tahun 3 tahun itu kan yang tidak melalui tes,ujar koordinator aliansi dayak bersatu,Ingkit Djaper kepada beberapa awak media.
“Kenapa mereka ini tidak diusulkan walaupun di dalam surat itu kan ada tenaga kesehatan tenaga pendidikan mereka ini disebutkan juga masukan tenagaan tiknis itu yang kita koordinasikan dan kita konfermasikan ke kepala BKD,ada informasi bahwa Dinas Pertanian tidak memiliki data terkait keberadaan THL ini,tenaga tiknis ini suwatu pembodohan publik kerna apa mereka ini kan terdata di BKN pusat sebagai pegawai Non-ASN masa Dinas pertanian tidak mempunyai data bisa berkordinasi dengan BKPP untuk mengajukan informasi kebutuhan mereka patut kita pertanyakan kepada Dinas pertanian, ujarnya
Ada apa lagi dalam bertugas mereka ini mesukseskan program pemerintah Ford Estate di kalimantan tengah tapi kenyataannya penyuluh kita sendiri tidak di perhatikan,tenaga kontraknya untuk di angkat menjadi (P3K)mereka tidak berharap menjadi PNS,menjadi P3K itu suatu kehormatan kerena mereka ini secara teknis sudah mengeuasai semua segala macam bahkan untuk kabupaten pulang pisau. mengsukseskan satu desa satu penyuluh mereka ini ada yang dua desa dan tiga desa satu penyuluh,jadi Dinas pertanian membuat suatu perencanaan terhadap kebutuhan penyuluh untuk di usulkan kepada pemerintah pusat kemetrian pertanian sendiri,Kita liat di data itu palangka raya yang ada mengusulkan untuk(HP3K)yang untuk PNS,
Untuk P3K cuman kota palangka raya yang ada,kabupaten pulang pisau tidak ada,ini perlu kita koordinasikan kepada kepala badan BKPP pulang pisau.jangan sampai kita jadi penonton di daerah kita sendiri.apa lagi mereka sudah memilih bahwa ini adalah pilihan hidup dan melakukan upaya penengkatan kapasitas petani dan juga bagaimana mensejahterakan petani sendiri ini makanya surat ini kita tembuskan Menpan kepala BKN dan mentri pertanian supaya bisa dipekirkan kembali untuk kebutuhan penyuluh di kabupaten pulang pisau,untuk data penyuluh di kabupaten pulang pisau itu dua puluh tujuh orang (27) DHL mereka ini masuk teknis jadi harapan kita pemerintah pusat menyatakan pada 28 November sudah tidak ada P3K kerena untuk pulang pisau sendiri ada 800 tenaga kontrak honorir yang masuk pendataan Non-ASN kita minta pemerintah pusat membrikan kuta yang besar untuk kabupaten pulang pisau,
Jangan hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan aja dan tenaga-tenaga teknis lainnya harus di perhatikan juga sehinga ada pemeritaan yang berkeadilan sosial, harapan kepala kantor BKPP pulang pisau pada tahun 2023 akan diminta pada Dinas terkait untuk memberikan perencanaan untuk lima tahun sehinga terjawab kebutuhan-kebutuhan tenaga teknis di tiap SOPD kalau memang tiap SOPD nya tidak melakukan pendataan patut dipertanyakan atau perlu di ganti kepala kantor BKPP kerenana tidak berpihak sama masyarakat pulang pisau, ujarnya koordinator Dayak bersatu Ingkit Djaper, tutupnya(SAPRUDIN)
