Muratara.Metrotalenta.online.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat paripurna LKPJ Bupati Muratara Tahun Anggaran 2025,pada Selasa (31/3/26)
Rapat dihadiri 13 anggota DPRD dari 25 anggota DPRD yang ada serta dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Muratara.
Wakil Bupati Muratara, Junius Wahyudi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Ia juga menyampaikan ucapan dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Masih dalam suasana Idul Fitri, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT,”ujarnya.
Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran.
“Melalui rapat paripurna ini, kami menyampaikan capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. Ini juga menjadi sarana transparansi kepada publik,”jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap DPRD dapat memberikan saran, masukan, serta rekomendasi guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, khususnya pada periode pembangunan 2025–2029.
Dalam aspek keuangan daerah, Wabup menyebutkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,257 triliun.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tepat, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi kepala daerah kepada DPRD yang berisi capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah,”katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD yang telah menetapkan jadwal pembahasan.
“Rapat paripurna ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran, termasuk capaian program dan kegiatan,”katanya.
Ia menambahkan, laporan tersebut juga mencakup pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh,”tegasnya.
Lebih lanjut, Devi Arianto menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku, termasuk mengacu pada surat Kementerian Dalam Negeri serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD.
“Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD dan surat Bupati Musi Rawas Utara tanggal 25 Maret 2026, maka rapat paripurna pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada hari ini,”pungkasnya(Herman Pelani)
