Dprd provinsi sumatera barat pertanyakan kinerja pemerintah provinsi sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna LKPJ ,Senin (16/3/2026). Sorotan tajam di arahkan pada tekanan fiskal ,perlambatan ekonomi ,serta dampak bencana yang dinilai belum ditangani secara optimal .
Tahun pertama kepemimpinan gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy langsung dihadapkan pada ujian berat . dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat ke angka 3,37 persen pada tahun 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya .Dprd menilai perlambatan ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah ,terutama pasca bencana . di saat bersamaan ruang fiskal daerah semakin menyempit ,efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat mempertegas tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.
Meski angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan menjadi salah satu capaian positif ,Dprd menegaskan bahwa indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan .
” Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah ,sejumblah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi kedepan semakin kompleks ,” mengemuka dalam forum paripurna .
Dprd pun membentuk panitia khusus untuk membedah lebih dulu LKPJ 2025 . Rekomendasi yang dihasilkan di harapkan tidaj sekedar administratif melainkan mampu menjawab persoalan mendasar pemulihan ekonomi ,penguatan fiskal ,dan penanganan pasca bencana secara berkelanjutan . Evaluasi ini menegaskan satu hal ,capaian yang ada bekum cukup untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah .(Sony)
