Pulang pisau,Metrotalenta.online—Sekretaris Daerah Tony Harisinta, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu sebagai langkah konkret mendorong efisiensi penggunaan energi dan anggaran.rapat di ruang bupati kabupaten pulang pisau,kalimantan tengah,2/04/2026)
Kebijakan ini akan segera diberlakukan di seluruh perangkat daerah dengan penyesuaian khusus bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Hal tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengalami gangguan.Tony Harisinta menekankan bahwa penerapan WFH bukan sekadar perubahan pola kerja, melainkan bagian dari strategi penghematan yang terukur, terutama dalam menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta biaya operasional lainnya.Ujarnya Tony Harisinta
“Ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana kita membangun budaya kerja yang lebih efisien. Kita ingin menekan penggunaan BBM, listrik, dan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secepatnya, termasuk pada unit-unit kerja strategis. Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam kurun waktu satu bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
“Dalam satu bulan akan kita lihat hasilnya. Apakah benar terjadi efisiensi atau belum. Kalau masih belum maksimal, tentu akan kita lakukan perbaikan dan penyesuaian,” tambahnya.
Untuk memastikan tujuan efisiensi tercapai, pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui tim inspeksi yang ditugaskan memantau langsung kondisi kantor saat pelaksanaan WFH. Setiap ruangan yang tidak digunakan diwajibkan untuk mematikan listrik, pendingin ruangan, serta penggunaan air.
“Tidak boleh ada pemborosan. Ruangan kosong harus dipastikan tidak ada listrik yang menyala, AC dimatikan, air juga demikian. Ini bagian dari komitmen kita terhadap efisiensi,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor pelayanan publik seperti kesehatan, perizinan, dan layanan administrasi tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan ini.
Dengan penerapan WFH secara terukur dan disiplin pengawasan yang ketat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau optimistis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat, efektif, dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”Tutupnya
Pewarta:Saprudin
