Metrotalenta.online–Badan pemeriksa keuangan provinsi Sumbar menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ( LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD) provinsi sumatera barat tahun 2023. Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna dprd Sumbar , Senin ( 20/5/2024) di ruang sidang utama kantor dprd provinsi Sumbar
Rapat paripurna dipimpin oleh ketua dprd sumbar,Supardi didampingi wakil ketua Irsyad safar , Suwirpen Suib, Indra dt Rajo lelo dan sekretaris dewan Raflis .dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy
LHP atas LKPD provinsi sumatera barat tahun 2023 itu diserahkan langsung oleh auditor utama keuangan negara V BPK RI ,Slamet Kurniawan kepada ketua dprd Sumbar dan wakil gubernur
Supardi katakan pemerintah daerah provinsi sumatera barat tahun 2023, opini dan pemeriksaaan atas LKPD. Provinsi sumatera barat tahun 2023 kembali mendapatkan opini WTP berarti itu WTP yang ke 12 kalinya secara berturut-turut yang berhasil diraih oleh pemerintah daerah ..
” Atas capaian opini WTP tersebut kami dari dprd provinsi sumatera barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada perrwakilan BPK provinsi sumatera barat .dan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya ..tentu kita harapkan capaian opini WTP ini tidak hanya dalam tataran opini saja tapi tetapi juga diiringi dengan semakin baiknya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan semakin berkualitas pelayanan publik di Sumatera barat ,” kata Supardi
Meskipun BPK memberikan opini WTP terhadap kinerja LKPD provinsi sumatera barat tahun 2023, tambah Supardi , masih cukup banyak rekomendasi dan catatan yang terdapat dalam LHP yang wajib ditindak lanjuti oleh OPD dan entitas terkait .paling lama 60 hari sejak LHP diterima.
Terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut dprd memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan semua rekomendasi telah ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 60 hari sejak LHP ini ditetapkan .
Perlu kita pahami bersama , bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pada entitas akan tetapi juga bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
” Oleh itu kami dari dprd provinsi sumatera barat akan sungguh sungguh melaksanakan fungsi pengawasan dprd untuk memastikan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD provinsi sumatera barat tahun 2023 ini , baik terhadap LHP , LKPD , LHP SPI dan LHP PDTT ,telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak diterima LHP yaitu tanggal 20 Mei 2024, ” ungkapnya .
Auditor utama keuangan negara V BPK RI Slamet Kurniawan mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD provinsi sumatera barat tahun 2023 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera barat maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP )
Dengan demikian pemerintah provinsi sumatera barat telah mendapat opini WTP 12 kali berturut turut sejak tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata dprd dan manajemen pemerintah provinsi sumatera barat untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, ” kata Slamet
( Sony )
RAPAT PARIPURNA DPRD SUMBAR, BPK SERAHKAN LHP ATAS LKPD SUMBAR TAHUN 2023
