Tanah Datar, metrotalenta.online—-Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Datar memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi-fraksi juga meminta penyelesaian persoalan tapal batas daerah yang hingga kini belum tuntas.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Pagaruyung, Jumat (12/6/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita. Hadir pula Bupati Tanah Datar Eka Putra, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran kepala OPD, camat, wali nagari, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang diajukan pemerintah daerah telah lebih dahulu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski mengapresiasi capaian tersebut, delapan fraksi DPRD mengingatkan agar keberhasilan meraih opini WTP tidak membuat perangkat daerah berpuas diri. Menurut fraksi-fraksi, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, sejumlah fraksi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya menggali sumber-sumber PAD baru serta optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu perhatian utama.
Juru Bicara Fraksi Ummat Golkar Herman Sugiarto menilai peningkatan PAD membutuhkan strategi yang terukur dan kebijakan yang tepat agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.
“Diperlukan langkah-langkah strategis sehingga berbagai kendala yang terjadi tidak terulang pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Noviandri, mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Ia berharap setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain persoalan keuangan daerah, isu tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok juga menjadi perhatian Fraksi PPP. Melalui juru bicara Zulhadi, fraksi tersebut meminta agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu segera diselesaikan.
Fraksi PPP juga mengapresiasi langkah Bupati Tanah Datar yang telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tapal batas tersebut.
Pandangan umum delapan fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyampaikan jawaban terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada agenda sidang berikutnya. (hp)
