Tanah Datar, metrotalenta.online—-Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di daerah itu terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dan pada 2025 berhasil ditekan menjadi 3,59 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi., di Aula Bappedalitbang, Jumat (2/10/2026).
Berdasarkan data Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029, angka kemiskinan Tanah Datar menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, tingkat kemiskinan tercatat 4,54 persen, kemudian turun menjadi 4,26 persen pada 2022, 4,16 persen pada 2023, dan 4,28 persen pada 2024, sebelum kembali turun cukup signifikan menjadi 3,59 persen pada 2025.
Dengan capaian tersebut, tingkat kemiskinan Tanah Datar pada 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,35 persen maupun rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.
Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terintegrasi.
“Capaian tingkat kemiskinan Tanah Datar yang berhasil kita tekan hingga 3,59 persen pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program-program terintegrasi yang telah dijalankan,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad Fadly mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2029 bertumpu pada tiga strategi utama, yakni program penyelamatan atau perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur.
“Mulai dari perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian warga, hingga pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar. Melalui sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), kita optimistis dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar,” katanya.
Ahmad Fadly menambahkan, Rakor Penanggulangan Kemiskinan menjadi bagian penting untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan berbagai program pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Tanah Datar juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mempertahankan tren penurunan kemiskinan, sekaligus memastikan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan mendapatkan perhatian dan intervensi yang sesuai.
“Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui berbagai program terintegrasi yang mencakup tiga pilar utama, yaitu program penyelamatan, program pemberdayaan dan program fasilitatif,” pungkasnya. (hp)
