Sawahlunto,metrotalenta.online–Sudah empat tahun lebih, Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) yang ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO melalui sidang penetapan di Baku, Azerbaijan (6 Juli 2019), berjalan tanpa badan pengelola.
Hal ini tentunya sangat disayangkan karena situs situs cagar budaya tersebut bukan hanya milik kota Sawahlunto saja tapi juga mencakup enam kota/kabupaten lainnya yaitu kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman dan Kota Padang yang membutuhkan kesamaan persepsi serta komitmen untuk secara bersama merawat, melestarikan dan mengembangkan agar keberadaanya dapat terlestarikan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Keberadaan Badan Pengelola bentukan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan sebagai forum bersama dan atau kendali koordinasi bagi tujuh kota/kabupaten tersebut, kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, yang didapuk sebagai salah satu Nara sumber pada Forum Group Diskusi Pengelolaan Warisan Dunia dari Aspek Hukum dan Sejarah Budaya dalam rangkaian Iven Galanggang Arak yang digagas oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan RI, bertempat di KHAS Ombilin Hotel Sawahlunto (Minggu, 3/12/2023)
“Tak hanya ditingkat satu kementerian saja, Payung hukum badan pengelola ini seyogyanya diterbitkan oleh Presiden karena status kepemilikan aset aset cagar budaya tersebutpun beragam, mulai dari pemkab/Pemkot hingga berbagai BUMN”
” kata Charles
“Karena saat ini dalam masa transisi yaitu Indonesia tengah dalam masa Pemilihan Umum tentunya butuh waktu lagi hingga presiden terpilih hasil Pemilu 2024resmi dilantik, kita perkuat saja komunitas yang ada dengan membangun komitmen di 7 kota/kabupaten serta lembaga kementerian yang terkait denga WTBOS ini,” katanya menyarankan.
Dalam sesi diskusi, terkuak beragam kendala dan permasalahan yang menerpa pemilik asset cagar budaya WTBOS ini seperti yang dialami PTKAI yang kehilangan belasan kilometer bentangan rel kereta api berikut bantalan karena dicuri serta kondisi Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Sawahlunto, aset PTBA yang dilahap sijago merah 3 November 2022 lalu dimana hingga kini (suda satu tahun lebih sejak terbakar) masih di Police Line.
Begitu juga dalam hal pelestarian menyangkut sejarah dan budaya, salah satu komunitas yang hadir pada FGD tersebut yaitu Komunitas Anak Nagari Sawahlunto, Marjafri mengungkapkan keprihatinannya terkait pelestarian bahasa Tangsi yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Oktober 2018.
Bahasa tersebut masih digunakan namun rawan tergerus karena para penutur asli yaitu anak cucu keturunan buruh tambang Ombilin sudah banyak yang eksodus mencari hidup kekota lain atau pulang ke kampung halaman tempat orang tua mereka dulunya berasal sehingga penghuni tangsi tangsi (asrama) buruh yang ada sebagian besar sudah dihuni warga baru yang nota Bene tidak mengetahui dan memahami bahasa kreol ini.
“Bahasa yang digunakan saat ini sudah lebih mengarah ke bahasa Indonesi baku atau bahasa daerah masing masing dan sudah ada beberapa kosa kata bahasa Tangsi yang tak lagi dipakai atau dituturkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tangsi/asrama Ombilin” katanya.
Ia mengungkapkan saran agar ada satu tangsi yang ditetapkan sebagai kampung bahasa Tangsi, dalam hal ini ia mengusulkan Desa Sikalang yang menurutnya warga didaerah tersebut masih murni dan kukuh menggunakan bahasa Tangsi dalam kehidupan sehari hari.
Narasumber lain pada FGD tersebut adalah Dedi Humaidi dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand Padang, Yenny Narny dan Ivan Adilla.
Rangkaian kegiatan Galanggang Arang dengan tema “Anak Nagari Merayakan Warisan Dunia #6” yang berlangsung di Sawahlunto selama tiga hari ini yang ditutup dengan acara Festival keroncong padaalam harinya di kawasan Stasiun Kereta Api Sawahlunto
*marjafri
