Ende,Metrotalenta.online—-Penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dilakukan secara bertahap. Sejumlah masyarakat sebelumnya menyampaikan keluhan karena bantuan dinilai belum menjangkau seluruh wilayah terdampak, terutama kawasan yang sulit diakses dan terisolir.
Menanggapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kapasitas logistik yang tersedia di lapangan.
“Kita salurkan bertahap dengan prioritas korban yang paling membutuhkan, rumah rusak berat,” ujar Marselus E. Meta dari BPBD Kabupaten Ende saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, kelompok korban lainnya tetap menjadi perhatian dalam proses penanganan. Namun, pendistribusian harus disesuaikan dengan ketersediaan logistik serta kondisi di masing-masing wilayah. “Kluster lain juga mendapatkan perhatian sesuai kapasitas logistik yang kita miliki,” katanya.
Menurut Marselus, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
“Pemerintah terus berusaha hadir di tengah duka kita semua. Perlahan beberapa kendala telah diselesaikan, baik akses jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi,” demikian keterangannya.
Ia menyebut bantuan logistik telah disalurkan secara bertahap berdasarkan laporan dari para camat. Distribusi selanjutnya akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas logistik yang tersedia. Selain logistik, tenda juga telah disalurkan ke sejumlah lokasi yang dinilai sangat membutuhkan.
Meskipun pemerintah telah menjelaskan adanya mekanisme prioritas, keluhan warga mengenai lambannya bantuan tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Kondisi tersebut terutama perlu dievaluasi di wilayah yang sulit dijangkau, terisolir, atau mengalami kerusakan berat sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.
Dalam penanganan bencana, mekanisme prioritas memang diperlukan ketika kebutuhan korban jauh lebih besar dibandingkan kemampuan distribusi. Namun, mekanisme tersebut juga perlu disertai informasi yang jelas mengenai wilayah penerima, jenis bantuan, jumlah bantuan, serta tahapan distribusi.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya diminta bersabar, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai proses dan waktu bantuan dapat menjangkau wilayah mereka.
Marselus juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersamaan di tengah situasi bencana.
“Kita semua lelah, capek, dan berduka. Jaga kesatuan rasa, jangan saling menyalahkan. Bencana urusan bersama,” demikian pesannya.
Pengawasan publik diperlukan agar seluruh korban terdampak, terutama kelompok yang paling rentan dan berada di wilayah terisolir, tetap mendapatkan hak atas bantuan dan pelayanan selama masa tanggap darurat.
(Severinus T. Laga)
