Pulang pisau,Metrotalenta.online—-Pekerjaan tambal sulam jalan di kawasan perkantoran Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menuai sorotan tajam. Hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan dinilai terkesan dikerjakan seadanya sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas pekerjaan dan fungsi pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (8/8/2026).
Pantauan langsung awak media Metrotalenta menunjukkan adanya pekerjaan tambal sulam pada badan jalan di kawasan perkantoran. Namun, hasil pekerjaan tersebut dinilai belum meyakinkan dan patut dipertanyakan apakah benar telah memenuhi standar teknis sebagaimana yang dipersyaratkan.
Ironisnya, jalan tersebut berada di kawasan perkantoran pemerintahan. Setiap hari ruas jalan itu dilalui kendaraan pejabat, aparatur sipil negara, pegawai pemerintahan hingga masyarakat.
Kalau jalan di kawasan perkantoran saja dikerjakan dengan hasil yang diduga tidak maksimal, bagaimana dengan jalan yang berada jauh dari pusat pemerintahan?
Pertanyaan tersebut layak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya Dinas PUPR sebagai instansi yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
Masyarakat tentu tidak ingin anggaran daerah hanya habis untuk pekerjaan yang sekadar terlihat selesai, tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal. Apalagi jika pekerjaan tersebut kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Di mana fungsi pengawasan PUPR?
Pengawas seharusnya tidak hanya hadir ketika pekerjaan berlangsung, tetapi juga memastikan setiap tahapan pekerjaan benar-benar sesuai ketentuan.
Mulai dari material yang digunakan, proses pengerjaan, ketebalan pekerjaan, pemadatan hingga kualitas akhir harus diperiksa secara serius.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas formalitas sementara kualitas pekerjaan menjadi nomor dua.
Awak media Metrotalenta juga mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh pengawas teknis dan apakah hasil akhirnya sudah dinyatakan memenuhi spesifikasi.
Jika memang sudah sesuai, Dinas PUPR harus berani menjelaskan kepada publik berdasarkan data dan hasil pemeriksaan teknis.
Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, jangan dibiarkan begitu saja dan jangan sampai masyarakat kembali dirugikan.
Publik berhak mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber anggarannya, siapa pengawasnya, berapa volume pekerjaan dan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak.
Sebab, uang yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat pekerjaan selesai, sementara kualitasnya masih dipertanyakan.
Yang lebih memprihatinkan, lokasi pekerjaan berada di lingkungan perkantoran yang menjadi wajah pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
Masa jalan di depan mata para pejabat saja diduga dikerjakan asal jadi? Apakah tidak malu ketika setiap hari hasil pekerjaan tersebut dilihat sendiri oleh para pejabat dan aparatur pemerintah?
Pemerintah daerah seharusnya menjadikan kawasan perkantoran sebagai contoh bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara serius, bukan justru menjadi lokasi yang menimbulkan tanda tanya masyarakat.
Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau segera turun melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau kontrak, maka pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila pekerjaan dinyatakan benar-benar telah memenuhi standar, sampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung.
Kini bola berada di tangan Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau. Apakah akan melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan, atau justru membiarkan sorotan terhadap pekerjaan tersebut berlalu begitu saja,”Tutupnya
Pewarta: Saprudin
